Politik

Pengertian Politik Adalah, Tujuan dan Macam-Macam Politik

Pengertian Politik
Ilustrasi Politik

Pengertian Politik Secara Umum

Apa arti politik? Pengertian Politik adalah suatu proses pembentukan dan pembagian kekuasaan dalam masyarakat dimana wujudnya adalah proses pembuatan keputusan, khususnya dalam negara. Definisi politik juga dapat diartikan sebagai seni dan ilmu untuk meraih kekuasaan, baik secara konstitusional maupun non-konstitusional.

Pengertian politik secara etimologis adalah dari bahasa Yunani, yaitu “Polis” yang artinya adalah Negara Kota. Pada penggunaannya kata tersebut kemudian berkembang, diantaranya:

  • Polities; artinya warga negara
  • Politikos; artinya kewarganegaraan
  • Politike Episteme; artinya ilmu politik
  • Politicia: artinya pemerintahan negara

Ditinjau dari asal katanya maka definisi politik adalah kegiatan dalam suatu sistem politik atau negara yang menyangkut penentuan tujuan dari sistem tersebut dan bagaimana cara mencapai tujuan.

Baca juga: Pengertian Lembaga Politik

Pengertian Politik Menurut Para Ahli

Untuk lebih memahami apa arti politik, maka kita dapat merujuk pada pendapat para ahli dan tokoh mengenai definisi politik, diantaranya adalah:

1. Andrew Heywood

Menurut Andrew Heywood pengertian politik

Read More

Berita Politik Hari Ini Nasional

Calon penumpang menunjukkan Tiket Harian Berjaminan (THB) sekali perjalanan di Stasiun Sudirman, Jakarta, Rabu (17/7/2019). PT Kereta Commuter Indonesia mewajibkan pembayaran dengan kartu multi trip (KMT), THB PP dan kartu uang elektronik di 5 stasiun KRL. (merdeka.com/qbal S. Nugroho)
Politik

Penjualan Kartu Multi Trip penumpang KRL Commuter Line Meningkat di 2019

Karina menjelaskan optimalisasi penggunaan KMT dilakukan guna mendukung program Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT).

Sambutan Mendagri Tito Karnavian dalam Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan (Kortekrenbang) Tahun 2020 di Surabaya, Jawa Timur, Rabu (4/3/2020). (Ist)
Politik

Mendagri Tito Motivasi Kepala Daerah Lebih Kreatif Tingkatkan PAD

Mendagri mendorong kepala daerah untuk menggali potensi daerah masing-masing, mulai potensi SDM, SDA dan wisata.

Ahmed Zaki Iskandar terpilih sebagai Ketua DPD I Partai Golkar DKI Jakarta secara aklamasi lewat Musyawarah Daerah (Musda) X. (Merdeka.com)
Politik

Ketua Baru DPD Golkar DKI: 70 Persen Pengurus Anak Muda

Ahmed Zaki Iskandar terpilih sebagai Ketua DPD I Partai Golkar DKI Jakarta secara aklamasi lewat Musyawarah Daerah (Musda) X.

Ahmed Zaki Iskandar terpilih sebagai Ketua DPD I Partai Golkar DKI Jakarta secara aklamasi lewat Musyawarah Daerah (Musda) X. (Merdeka.com)
Politik

Ahmad Zaki Terpilih Jadi Ketua DPD Golkar DKI Jakarta

Ahmad Zaki yang juga Bupati Tangerang menggantikan posisi Rizal Mallarangeng.

Presiden Jokowi bertemu mantan PM Inggris Tony Blair (tengah) di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (28/2/2020). (Merdeka.com/Muhammad Genantan Saputra)
Politik

Bertemu Jokowi, Tony Blair Sebut Pemindahan Ibu Kota RI Visi Luar Biasa

Mantan Perdana Menteri Inggris tersebut menyebut bahwa pemindahan ibu kota RI juga akan menjadi inspirasi bagi

Read More

Politik uang – Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas

Politik uang atau politik perut adalah suatu bentuk pemberian atau janji menyuap seseorang baik supaya orang itu tidak menjalankan haknya untuk memilih maupun supaya ia menjalankan haknya dengan cara tertentu pada saat pemilihan umum. Pembelian bisa dilakukan menggunakan uang atau barang. Politik uang adalah sebuah bentuk pelanggaran kampanye[1]. Politik uang umumnya dilakukan simpatisan, kader atau bahkan pengurus partai politik menjelang hari H pemilihan umum. Praktik politik uang dilakukan dengan cara pemberian berbentuk uang, sembako antara lain beras, minyak dan gula kepada masyarakat dengan tujuan untuk menarik simpati masyarakat agar mereka memberikan suaranya untuk partai yang bersangkutan.

Pasal 73 ayat 3 Undang Undang No. 3 tahun 1999 berbunyi:

“Barang siapa pada waktu diselenggarakannya pemilihan umum menurut undang-undang ini dengan pemberian atau janji menyuap seseorang, baik supaya orang itu tidak menjalankan haknya untuk memilih maupun supaya ia menjalankan haknya dengan cara tertentu, dipidana dengan pidana hukuman penjara paling lama tiga

Read More